TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER SELAKU TENAGA KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK

Kesehatan merupakan modal dasar pembangunan seutuhnya. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, namun akibat proses pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Pengertian kesehatan masyarakat adalah menyangkut semua segi kehidupan, baik untuk perorangan, keluarga, kelompok manusia, masyarakat luas maupun bangsa. Dokter sebagai tenaga kesehatan profesional adalah orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam ilmu kedokteran yang secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanannya, dan memutuskan sendiri tindakan yang harus dilakukan dalam melaksanakan profesinya, serta secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan kesehatan yang diberikannya. Suatu fenomena yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah hak untuk memperoleh derajat kesehatan. Dengan demikian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar diharapkan dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab hukum dokter selaku tenaga kesehatan profesional menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien akibat kesalahan dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta.

Tanggung jawab hukum dokter selaku tenaga kesehatan profesional menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah mengganti segala kerugian yang di derita oleh pasien selaku konsumen akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh dokter selaku pelaku usaha dan penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien akibat kesalahan dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah meminta ganti kerugian kepada dokter dengan cara menggugat ke Pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi (jika ada hubungan kontraktual) atau perbuatan melawan hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual).

MULTIPLE SEQUENCE ALIGNMENT MENGGUNAKAN HIDDEN MARKOV MODEL DENGAN AUGMENTED SET DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKURASI POHON FILOGENETIK

INTISARI

Task dasar dalam menganalisa data biologi molekuler diantaranya adalahmultiple sequence alignment (MSA) dan inferensi pohon filogenetik. Kualitas pohon filogenetik tergantung pada kualitas MSA. Hidden markov model(HMM) merupakan salah satu metode yang cukup baik untuk menghasilkan MSA, tetapi untuk sequencedengan similarityyang rendah, metode ini akan menghasilkan MSA yang kurang optimal .Dalam tesis ini, dilakukan penelitian terhadap alternatif yang dapatdilakukan dalam melakukan multiple alignmentterhadap sequence proteindengan similarityyang rendah menggunakan HMM, sehingga hasil MSA dapatdijadikan input dan menghasilkan pohon filogenetik yang lebih akurat.

KUMPULAN JUDUL TESIS TERBAIK 2012_11

1. STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KAKAO DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2. 
   ANALISIS POTENSI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
3. 
   IMPLEMENTASI CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
   
   HARMONISASI HUKUM INVESTASI INDONESIA TERHADAP KETENTUAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
   
   SISTEM PEMODELAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO ( PLTMH ) DI LABORATORIUM HIDROLIKA DAN BANGUNAN AIR PROGRAM DIPLOMA TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS GADJAH MADA
   
   RANCANG BANGUN EDUCATIF WATER WHEEL SEBAGAI MODEL PEMBANGKIT LISTRIK PADA SALURAN AIR HEAD RENDAH
4. 
   A PRELIMINARY DESIGN OF PUMP AS TURBINE AND INDUCTION MOTOR AS GENERATOR FOR ENERGY RECOVERY
   
   DESAIN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI KINCIR ISMUN
   
   ANALISIS PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN PADA KIRI -KANAN DI SEPANJANG JALAN ARTERI ANTARA KOTA BANJARMASIN DAN KOTA BANJARBARU
   
   PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WONOKROMO SURABAYA
   
   KAJIAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI
   
   KRISIS TANAH ADAT AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DI NAGARI KATAPING KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT
    
5. ANALISIS DESAIN PINTU PERISAI RADIASI RUANGAN SINAR X
   
   HUBUNGAN TATA RUANG KANTOR DENGAN KINERJA PEGAWAI (Studi pada BPKD, Dikoperindag dan Kantor Sarkir Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat )
   
   PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN PAGA DAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
   
   DAMPAK PERKEMBANGAN KEGIATAN PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DAN SOSIAL MASYARAKAT DI OBYEK WISATA ROWO JOMBOR KABUPATEN KLATEN
   
   TINJAUAN YURIDIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PT ASURANSI TAKAFUL CABANG YOGYAKARTA
6. http://www.mediafire.com/?1i9zth1l9twe9i5

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA (Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada Program Pemberdayaan Distrik di Distrik Sentani Barat)

INTISARI
Kemiskinan menjadi masalah yang cukup krusial karena besarnya jumlah orang miskin. Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki program khusus untuk masyarakat yang mendiami 22 wilayah distrik/kecamatan yang disebut sebagai program pemberdayaan distrik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana program pemberdayaan distrikdilaksanakan di Kabupaten Jayapura sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan dalam program dan faktor-faktor apa saja yangmendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan atau program tersebut.