ABSTRACT :
Background: Some activities are put on priority as effort to accelerate
maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR) reduction
at the Province of West Nusa Tenggara. Local Budget as one of financial
sources for health development at the Province of West Nusa Tenggara is
limited in quantity. Decentralization gives an autonomy to manage the
use of Local Budget. Considering limited allocation of Local Budget
proposed activities are those prioritized according to the mission to
achieve the goal of West Nusa Tenggara Provincial Health Office.
Objective: To identify priority setting in the allocation of Local
Revenue and Expenditure Budget (LREB) of West Nusa Tenggara Provincial
Health Office directed toward MMR and IMR reduction at West Nusa
Tenggara Provincial Health Office 2007–2009. Methods: This was a
qualitative case study. Budget allocation compared to set programme
priorities at West Nusa Tenggara Provincial Health Office was studied.
Data were obtained through indepth interviews with 10 stakeholders and
11 staff and document study of Document Local Budget 2007 – 2009.
Results: Irrelevance between priority setting and Local Budget was
caused by inoptimum utilization of planning documents, limited time and
political intervention in budgeting. Local Budget for MMR and IMR
reduction was minimum due to availability of other financial sources
outside Local Budget, nonflexible procedure in the utilization and
administration of Local Budget and high operational cost of activities.
Conclusion: Priority proposition and determination used limited
rationality approach. Budgeting used incremental budgeting system. High
commitment could not be fully implemented in budgeting. Local Budget for
MMR and IMR reduction was minimum. Priority determination had to be
made intensively using the forum available effectively and supported by
planning capacity empowerment. The health office was expected to be able
to manage the limited Local Budget at its best. Keywords: priority
setting, budget allocation, Local Revenue and Expenditure Budget
INTISARI :
Latar belakang: Berbagai kegiatan diprioritaskan mencapai tujuan dalam
upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di Propinsi NTB. Anggaran daerah
sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan kesehatan di Propinsi
NTB jumlahnya sangat terbatas. Desentralisasi memberikan kewenangan
untuk mengatur penggunaan anggaran daerah. Keterbatasan anggaran daerah
menyebabkan kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan prioritas sesuai
dengan misi untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Propinsi NTB. Tujuan
Penelitian: mengetahui penetapan prioritas dalam pengalokasian dana APBD
Dinas Kesehatan Propinsi NTB yang berorientasi penurunan AKI dan AKB di
Dinas Kesehatan Propinsi NTB pada tahun 2007-2009. Metode Penelitian:
penelitian ini adalah studi kasus kualitatif. Peneliti membandingkan
alokasi anggaran daerah dengan prioritas program di Dinas Kesehatan
Propinsi NTB. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10
pejabat struktural dan 10 staf pengelola dan telaah dokumen anggaran
daerah tahun 2007-2009. Hasil Penelitian: pemanfaatan dokumen
perencanaan yang belum maksimal, keterbatasan waktu dan pengaruh politik
dalam penganggaran menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan
prioritas dengan pengalokasian APBD. Alokasi APBD untuk penurunan AKI
dan AKB tergolong minim disebabkan adanya sumber dana dari APBN dan
donor lain, aturan penggunaan dan administrasi APBD tidak fleksibel
serta biaya operasional kegiatan yang tinggi. Kesimpulan dan saran:
Penetapan dan penyusunan prioritas dengan pendekatan rasionalitas
terbatas. Penganggaran mengikuti sistem penganggaran inkremental.
Komitmen tinggi tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam
penganggaran. APBD untuk penurunan AKI dan AKB minim karena adanya
sumber dana lain. Penetapan prioritas perlu dilakukan secara intensif
dengan memanfaatkan forum yang ada secara efektif dan didukung penguatan
kapasitas perencana, Dinas Kesehatan diharapkan mengelola keterbatasan
dana APBD dengan optimal. Kata Kunci: penentuan prioritas, alokasi dana
APBD.
